Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, S.Ag., M.Pd.I., dan dihadiri seluruh anggota DPRD serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Wakil Bupati Pasuruan, H.M. Shobih Asrori, hadir untuk menyampaikan nota pengantar yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.
Dalam paparannya, Gus Shobih—sapaan akrab Wakil Bupati—menjelaskan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS 2026 dilakukan selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur. Perencanaan tersebut mengacu pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan prinsip money follow program.
“Jadi bukan program follow money. Artinya, hanya program yang jelas manfaatnya bagi masyarakat yang akan dialokasikan anggaran,” tegasnya.
Arah pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2026 difokuskan pada hilirisasi potensi unggulan daerah, penguatan usaha mikro, kemandirian pangan, dan pengembangan ekonomi inklusif. Dari sisi keuangan, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp 3,499 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 1,1 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp 2,3 triliun.
Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan pembiayaan, belanja daerah sementara direncanakan sebesar Rp 3,9 triliun, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 449 miliar. “Kita berharap pembahasan ini bisa berjalan tepat waktu dan menghasilkan keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ungkap Gus Shobih.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menyampaikan bahwa rancangan KUA-PPAS 2026 akan dibahas di tingkat komisi sebelum diputuskan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD. Ia juga mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran.(Slh)