WARGA DUSUN KALI ALOH DATANGI GEDUNG PKB SIDOARJO, MEMINTA KEJELASAN STATUS TANAH HUNIAN TURUN-TEMURUN SEJAK ZAMAN KOLONIAL BELANDA

SIDOARJO – Persoalan kepastian hukum atas tanah yang telah ditempati secara turun-temurun kembali menjadi perhatian. Sejumlah warga Desa Kupang, khususnya Dusun Kali Aloh, mendatangi Gedung PKB Sidoarjo untuk menyampaikan aspirasi dan meminta perhatian wakil rakyat terkait kejelasan status tanah yang selama ini mereka huni.

Kedatangan warga tersebut bukan tanpa alasan. Mereka berharap mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang menurut keterangan warga telah ditempati keluarga mereka sejak generasi kakek buyut, bahkan sejak zaman kolonial Belanda.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung PKB Sidoarjo tersebut, aspirasi masyarakat diterima langsung oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo, yakni H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I., dari Komisi A, M. Rojik dari Komisi C, Achmad Muzayyin, S.Sos.I., dari Komisi B, serta Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, S.M.

Di hadapan para wakil rakyat, warga menyampaikan keresahan mengenai belum adanya kejelasan status hukum tanah yang mereka tempati. Mereka berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, baik melalui penyelesaian hak kepemilikan maupun pemberian legalitas atau izin resmi untuk menempati tanah tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUKAN SEKADAR TEMPAT TINGGAL, TETAPI PERSOALAN KEPASTIAN HUKUM

Bagi masyarakat Dusun Kali Aloh, persoalan ini bukan hanya menyangkut tempat tinggal, melainkan juga menyangkut kepastian masa depan generasi penerus.

Menurut penuturan warga, tanah tersebut telah ditempati secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Karena itu, mereka berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun tersebut.

Warga juga berharap memperoleh kejelasan dan perlakuan yang adil sebagaimana masyarakat di wilayah lain yang telah mendapatkan legalitas atas tanah yang ditempati.

Kepala Desa Kupang, Achmad Junaidi, turut menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan masyarakat. Ia mengaku salut atas keberanian dan upaya warga dalam menyampaikan aspirasi demi memperoleh kejelasan status tanah yang selama ini menjadi tempat tinggal mereka.

ANGGOTA DPRD BERKOMITMEN TURUN LANGSUNG KE LOKASI

Sementara itu, H. Rizza Ali Faizin, M.Pd.I., menyampaikan komitmennya untuk membantu memperjuangkan aspirasi warga Dusun Kali Aloh agar persoalan pertanahan tersebut mendapatkan perhatian dan penanganan sebagaimana mestinya.

Ia juga menyampaikan rencana untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi bersama sejumlah anggota DPRD lainnya guna melihat kondisi di lapangan sekaligus mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kami akan berupaya membantu warga Kali Aloh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami juga akan segera meninjau lokasi bersama anggota dewan lainnya agar persoalan ini bisa diketahui secara langsung," ujarnya.

NEGARA HARUS HADIR MEMBERIKAN KEPASTIAN

Persoalan yang disampaikan warga Dusun Kali Aloh menjadi pengingat bahwa kepastian hukum atas tanah merupakan hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Penyelesaian persoalan tersebut tentu membutuhkan penelusuran riwayat tanah, pemeriksaan dokumen, identifikasi status penguasaan, serta koordinasi dengan instansi pertanahan yang berwenang agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.

Pertemuan yang dihadiri tujuh perwakilan warga tersebut menjadi awal harapan baru bagi masyarakat Dusun Kali Aloh.

Kini, warga menantikan tindak lanjut nyata dari DPRD Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta Pemerintah Desa Kupang.

Masyarakat berharap persoalan ini tidak berhenti sebatas menerima aspirasi dan rencana peninjauan lapangan. Mereka menginginkan langkah konkret, transparansi proses, dan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum.

Sebab, bagi warga Dusun Kali Aloh, tanah yang telah ditempati lintas generasi bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepastian tempat tinggal, perlindungan hukum, dan masa depan anak cucu mereka.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama