PASURUAN – Pengetatan fiskal yang terjadi akibat kebijakan pemerintah pusat memaksa sejumlah program pembangunan daerah melambat. Berbagai usulan masyarakat yang masuk melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terpaksa mengalami penundaan. Meski demikian, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Samsul Hidayat saat menghadiri forum JAWARA (Jagongan Bersama Wakil Rakyat) yang digelar di Pendopo Wisata Air Panas Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Rabu (24/6/2026).
Dalam forum yang dihadiri para kepala desa, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintahan daerah itu, Samsul mengingatkan Bupati Pasuruan MH Rusdi Sutejo agar tetap menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama di tengah keterbatasan fiskal.
“Tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan besarnya anggaran yang terserap, tetapi bagaimana masyarakat merasakan peningkatan pelayanan dasar secara nyata,” ujar Samsul.
Apresiasi Layanan Kesehatan 24 Jam
Samsul yang akrab disapa Lek Sul memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang tetap menjalankan layanan kesehatan 24 jam di seluruh puskesmas meskipun menghadapi tekanan anggaran.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah tetap mampu menghadirkan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat tanpa terpengaruh secara signifikan oleh kebijakan efisiensi.
“Atas nama pribadi dan Pimpinan DPRD, kami mengapresiasi gebrakan layanan kesehatan 24 jam di seluruh puskesmas Kabupaten Pasuruan. Program ini tetap berjalan di tengah kebijakan pengetatan fiskal,” katanya.
Ia menilai keberadaan puskesmas yang beroperasi selama 24 jam memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama ketika membutuhkan layanan kesehatan pada malam hari atau dalam kondisi darurat.
Bagi masyarakat, kata dia, pelayanan kesehatan yang mudah diakses jauh lebih penting dibandingkan sekadar tingginya angka serapan anggaran dalam laporan pemerintahan.
Infrastruktur dan Pendidikan Tetap Berjalan
Selain sektor kesehatan, Samsul juga menyoroti sejumlah capaian pembangunan daerah yang tetap berlangsung di tengah keterbatasan keuangan. Ia menyebut berbagai ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya mengalami kerusakan telah diperbaiki secara bertahap.
Pemerintah daerah juga terus melaksanakan rehabilitasi terhadap ratusan bangunan sekolah yang mengalami kerusakan agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
“Ini menunjukkan komitmen antara Pemkab dan DPRD dalam menyelaraskan usulan serta kebutuhan masyarakat. Memang belum semua usulan dapat terpenuhi, tetapi berbagai kebutuhan prioritas sudah mulai terakomodasi,” ujarnya.
Samsul juga menyoroti capaian tata kelola keuangan daerah yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, predikat tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
Keterbatasan Anggaran Jadi Tantangan
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan, Rohani Siswanto, menjelaskan bahwa pemerintah daerah tetap memprioritaskan program-program yang sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.
Selain itu, alokasi anggaran juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan urusan wajib dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
“Tidak semua usulan masyarakat melalui Musrenbang maupun aspirasi anggota DPRD dapat dipenuhi. Hal itu karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah,” kata Rohani.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan penyesuaian skala prioritas agar anggaran yang tersedia dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Forum JAWARA di Desa Kepulungan menghasilkan satu pesan yang kuat, yakni pengetatan fiskal tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan publik. Pendidikan harus tetap berjalan, layanan kesehatan harus tetap tersedia selama 24 jam, dan infrastruktur yang rusak harus terus diperbaiki secara bertahap.
Bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan, keberhasilan pembangunan bukan hanya terlihat dari angka-angka dalam dokumen perencanaan maupun laporan keuangan. Keberhasilan tersebut tercermin ketika anak-anak dapat belajar dengan nyaman, warga memperoleh layanan kesehatan kapan pun dibutuhkan, dan akses jalan yang baik mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sehari-hari.