Pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan apresiasi kepada Kecamatan yang dinilai berhasil menekan angka stunting. Hal itu dibuktikan dengan predikat Nihil Lokus Stunting selama tahun 2021 hingga 2025.
Piagam Penghargaan diserahterimakan oleh Wakil Bupati Shobih Asrori kepada ke-4 Camat dalam agenda Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting Semester II. Masing-masing, Kecamatan Lumbang, Kecamatan Pohjentrek, Kecamatan Prigen dan Kecamatan Gempol.
“Kami ucapkan terimakasih kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dan semua pihak terkait karena sudah bisa menurunkan 11 persen lebih angka stunting di Kabupaten Pasuruan. Ini akan menjadi modal awal pembangunan kita ke depannya,” tuturnya bersemangat.
Masih di momen yang sama, Gus Shobih menyebutkan capaian Pemerintah Kabupaten Pasuruan di kancah nasional. Hal itu menyusul diperolehnya dana insentif fiskal senilai Rp 7 Milar dari Pemerintah Pusat berkat keberhasilan dalam menurunkan angka stunting.
“Kabupaten Pasuruan juga salah satu Pemerintah Daerah mendapat reward 7 Milyar karena penanganan stunting,” terangnya.
Meski demikian, Wakil Bupati menekankan kembali pentingnya percepatan penurunan stunting dengan mengajak semua pihak untuk mereduksinya secara bersama-sama. Seraya menegaskan bahwa keberhasilan penurunannya bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja. Melainkan tuntutan agama dan upaya kolaboratif yang harus melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Karena itu, dibutuhkan komitmen dan sinergi seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa dan pihak tergabung dalam TPPS. Menyusun dan melaksanakan rencana aksi dengan sinergitas dan kolaborasi. Tentunya dengan target dan intervensi tepat sasaran. Dengan data yang ada, mari kita fokus pada intervensi spesifik dan sensitif secara berkala untuk meningkatkan kapasitas dan mendampingi keluarga berisiko stunting,” pintanya.
Di sisi lain, Gus Shobih juga menginstruksikan tentang urgensitas pemanfaatan anggaran efektif dengan memanfaatkan sumber anggaran yang ada secara efektif dan efisien. Hal itu didukung perencanaan matang, monitoring dan evaluasi yang baik agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Perkuat peran Panjenengan semua, berikan dukungan yang memadai kepada kader di tingkat lapangan sebagai garda terdepan penanganan stunting. Tak lupa, maksimalkan edukasi berkelanjutan dengan meningkatkan edukasi gizi berkelanjutan kepada masyarakat. Khususnya para calon ibu dan ibu menyusui untuk meningkatkan kesadaran pentingnya gizi seimbang dan pola asuh yang baik,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala P3AP2KB Kabupaten Pasuruan, Lilik Widji Asri mengutarakan, Rakor TPPS Semester II diikuti oleh 99 peserta. Diantaranya, Ketua TP-PKK beserta jajaran, Forkompida, Forkopimcam, Organisasi Kemasyarakatan, Perangkat Daerah terkait, Camat, Kepala Puskesmas dan Koordinator Penyuluh KB. Adapun agenda utamanya, evaluasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting Semester I Tahun 2025 yang mencakup capaian, tantangan dan pembelajaran. Disambung penguatan sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan intervensi spesifik maupun sensitif. Baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan. Berikut, perumusan langkah strategis agar target penurunan prevalensi stunting dapat tercapai sesuai dengan arah kebijakan nasional maupun daerah.
“Melalui Rakor ini, mari kita perkuat komitmen dan sinergi agar program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi dan berkelanjutan. Stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga menyangkut kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pasuruan di masa depan,” pungkasnya.
Ditambahkannya, data penurunan stunting tahun 2025 berdasarkan hasil Survey Kesehatan Indonesia pada tahun 2014 sebesar 39,6 persen. Sedangkan di tahun 2023 turun 27,9 persen. Sehingga penurunnya 11,7 persen. Berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia di tahun 2023 sebesar 27,90 persen, di tahun 2024 menjadi 26,1 persen. Sehingga penurunnya 1,8 persen.
“Masih ada beberapa kendala yang kita hadapi. Seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan data dan perlunya peningkatan koordinasi antar sektor. Meski demikian, berbagai capaian positif juga telah diraih berkat dukungan semua pihak. Baik Perangkat Daerah, tenaga kesehatan, penyuluh KB maupun Pemerintah Kecamatan dan Desa.