PASURUAN -Penyampaian usulan itu berlangsung dalam Sidang Paripurna Pertama di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (28/10/2026). Rapat dipimpin Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo, Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Perubahan tersebut merupakan bagian dari evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemkab Pasuruan menilai penyesuaian diperlukan untuk mengikuti perkembangan kondisi sosial-ekonomi sekaligus meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo mengatakan, evaluasi pelaksanaan peraturan selama setahun terakhir menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan perubahan regulasi tersebut.
Menurutnya, materi perubahan disusun dengan mengacu pada naskah akademik dan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pembahasan Raperda.
Pemkab mengusulkan pengaturan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), yakni paling lambat 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir.
Dalam usulan tersebut, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan dapat dikenai denda administratif sebesar Rp50.000 bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp100.000 bagi badan usaha.
Pemkab Pasuruan mengusulkan tarif PBB-P2 secara progresif dengan kisaran 0,1 persen hingga 0,2 persen, menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Di sisi lain, perhatian khusus diberikan kepada sektor pertanian dan peternakan. Untuk lahan produksi pangan dan peternakan, pemerintah daerah mengusulkan tarif sebesar 0,08 persen.
Rusdi menyampaikan bahwa skema tersebut dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan optimalisasi pendapatan daerah tanpa mengabaikan keberlangsungan sektor agraris dan upaya menjaga ketahanan pangan.
Meski demikian, besaran tarif tersebut masih merupakan materi usulan yang perlu dicermati dalam proses pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah