4.500 Kades seh Jatim hingga Jateng Berkumpul di Ngawi, bahas Polemik masa jabatan !



NGAWI,  — Ketidakpastian hukum terkait hak pencalonan kembali kepala desa (Kades) menjadi sorotan dalam Sarasehan Konsolidasi Nasional Pilkades yang Konstitusional di Hotel Nata Azana, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Rabu (4/11/2026).

Puluhan kepala desa dari berbagai daerah L-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Perbedaan rumusan kedua pasal tersebut dinilai menimbulkan ketidakjelasan mengenai peluang kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk kembali mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Persoalan ini semakin menjadi perhatian menjelang pelaksanaan Pilkades serentak 2027. Pasalnya, sekitar 4.500 desa di Jawa Timur dan 19.000 desa di seluruh Indonesia disebut berpotensi terdampak ketidakpastian aturan tersebut.

Inisiator Sarasehan Konsolidasi Nasional Pilkades yang Konstitusional, Dimyati Dahlan, mengatakan persoalan tersebut harus segera mendapatkan kepastian hukum agar tidak merugikan masyarakat desa.

"Jadi kita berharap di tahapan Pilkades 2027, ada sekitar 4.500 se-Jawa Timur dan 19.000 seluruh Indonesia, tidak mengorbankan masyarakat di bawah atas ketidakpastian hukum ini," ujar Dimyati, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, ketidakjelasan aturan berpotensi memunculkan persoalan baru ketika tahapan Pilkades mulai berjalan. Bahkan, bukan tidak mungkin perbedaan penafsiran tersebut berujung pada gugatan hukum hingga konflik sosial di tengah masyarakat.

Pasal 33 dan Pasal 118 Dinilai Bertentangan

Polemik utama terletak pada perbedaan rumusan Pasal 33 dan Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam Pasal 33, salah satu persyaratan calon kepala desa adalah tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama dua kali masa jabatan.

Sementara itu, Pasal 118 huruf a mengatur ketentuan peralihan bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang perubahan berlaku. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum undang-undang berlaku dapat mencalonkan diri satu periode lagi berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut.

Perbedaan ketentuan inilah yang memunculkan perdebatan. Sebagian kepala desa menilai Pasal 118 memberikan kesempatan satu kali lagi untuk mencalonkan diri, sedangkan ketentuan Pasal 33 dan aturan turunannya di daerah dinilai berpotensi membatasi hak tersebut.

Dimyati mencontohkan Kabupaten Nganjuk yang telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa.

Menurutnya, ketentuan dalam perda tersebut berpotensi membatasi kepala desa yang telah menjabat dua periode untuk kembali maju dalam Pilkades.

"Ketika di Nganjuk ada Perda Nomor 6 Tahun 2026, maka seluruh kepala desa di Nganjuk kalau mengacu Perda 6/2026 ya enggak bisa nyalon," jelasnya.

Ribuan Desa Berpotensi Terdampak Pilkades 2027

Dimyati mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar kepentingan sejumlah kepala desa yang ingin kembali menduduki jabatan. Lebih dari itu, kepastian aturan diperlukan agar proses demokrasi di tingkat desa tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Jika aturan tidak segera diperjelas, hasil Pilkades berpotensi dipersoalkan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Bahkan, perbedaan penafsiran dapat memicu konflik antarkelompok pendukung calon kepala desa.

Karena itu, para peserta sarasehan mulai mempertimbangkan langkah hukum melalui pengajuan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dimyati menilai pengujian terhadap ketentuan Pasal 33 dan Pasal 118 dapat menjadi jalan untuk memperoleh kepastian hukum, terutama bagi kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum perubahan undang-undang.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D UUD 1945.

"Kalau seandainya itu dilakukan, kami sih optimistis. Karena uji materi terkait ketidakpastian hukum ini tidak menyentuh kepentingan-kepentingan Program Strategis Nasional, tidak menyentuh atau mengganggu keuangan negara," ungkapnya.

Kades Dua Periode Berharap Masih Punya Kesempatan

Dimyati menyebut peserta sarasehan berasal dari berbagai daerah, mulai Banyuwangi hingga sejumlah kabupaten di Jawa Tengah, seperti Banyumas, Blora, Sragen, dan Karanganyar.

Mayoritas peserta merupakan kepala desa yang telah menjalani dua periode masa jabatan.

Mereka berharap ketentuan peralihan dalam Pasal 118 dapat memberikan kesempatan untuk kembali mengikuti kontestasi Pilkades.

"Yang kelas dua otomatis masih ingin mencalonkan lagi. Kelas tiga pun kalau ada peluang ya tentu mencalonkan lagi. Fokusnya memang ke kelas dua," katanya.

Ia menjelaskan, kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum perubahan undang-undang pada umumnya menjalani masa jabatan enam tahun setiap periode. Sementara itu, UU Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun.

Dalam penafsiran kelompok tersebut, ketentuan peralihan berpotensi membuka skema masa jabatan 6-8-8 tahun bagi kepala desa yang memenuhi ketentuan Pasal 118.

Namun, persoalan muncul karena adanya perbedaan penafsiran dengan Pasal 33 serta peraturan daerah yang berlaku di masing-masing  kabupaten.

"Padahal undang-undang di Pasal 118 yang sudah menjabat dua kali dapat mencalonkan sekali lagi, tapi di Perda-nya masing-masing daerah tidak boleh," jelasnya.

Dimyati menambahkan, apabila suatu daerah memperbolehkan kepala desa dua periode kembali mencalonkan diri, hasil Pilkades juga berpotensi menghadapi gugatan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 33.

MK Diharapkan Berikan Kepastian Hukum

Sarasehan di Ngawi tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi para kepala desa untuk mencari solusi atas persoalan regulasi yang dinilai belum memberikan kepastian.

Para peserta berharap pemerintah dan pembentuk undang-undang memberikan kejelasan mengenai hubungan antara Pasal 33 dan Pasal 118 UU Nomor 3 Tahun 2024.

Rencana uji materi ke Mahkamah Konstitusi pun mulai dipertimbangkan sebagai langkah konstitusional untuk menguji persoalan tersebut.

Menjelang Pilkades 2027, pertanyaan besarnya adalah apakah kepala desa yang telah menjabat dua periode sebelum perubahan UU Desa masih memiliki kesempatan satu kali lagi untuk mencalonkan diri?

Kepastian hukum menjadi penting agar demokrasi desa berjalan sesuai aturan, tidak menimbulkan diskriminasi, serta tidak mengorbankan masyarakat akibat perbedaan penafsiran regulasi.

KAPASPOS..COM — Pilkades bukan hanya soal siapa yang berhak maju menjadi calon kepala desa. Lebih dari itu, aturan harus jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat desa.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama