Dana BOS Rp1,52 Miliar, Uang Rp1,55 Juta di SMKN Tutur Jadi Sorotan! Komite Sebut Sumbangan Sukarela, Wali Murid Pertanyakan transparan

PASURUAN,  – Pengelolaan biaya pendidikan di SMK Negeri Tutur, Kabupaten Pasuruan, menjadi sorotan publik. Pasalnya, muncul keluhan wali murid terkait pembayaran uang gedung sebesar Rp1.550.000 per siswa, ditambah pembelian seragam sekolah yang diperkirakan mencapai Rp2 juta per paket.

Persoalan ini semakin menarik perhatian setelah data alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran 2026 mencatat SMKN Tutur menerima anggaran sebesar Rp1.523.560.000 dengan jumlah peserta didik sebanyak 929 siswa.

Berdasarkan simulasi perhitungan, apabila seluruh 929 siswa membayar uang gedung Rp1.550.000, total dana yang berpotensi terkumpul mencapai Rp1.439.950.000 atau hampir Rp1,44 miliar.

Angka tersebut merupakan simulasi, bukan jumlah penerimaan yang telah terverifikasi. Namun, nilainya cukup besar dan memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pembiayaan pendidikan di sekolah negeri.

Sebelumnya, sejumlah keluhan disampaikan wali murid kepada KAPASPOS.COM, Mereka mempertanyakan pembayaran uang gedung serta pembelian seragam sekolah yang disebut mencapai sekitar Rp2 juta untuk satu paket lengkap.



Persoalan yang paling disorot adalah pengakuan wali murid bahwa pembayaran tersebut tidak disertai kuitansi atau tanda bukti resmi.

Bagi orang tua siswa, kuitansi bukan sekadar selembar kertas. Bukti pembayaran menjadi bagian penting dari transparansi, pencatatan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Jika uang sudah dibayarkan, siapa penerimanya? Bagaimana pencatatannya? Dan untuk apa dana tersebut digunakan?


Komite SMKN Tutur Buka Suara: Tidak Ada Sumbangan Wajib
Di tengah berkembangnya polemik sejak 08 November 2026, Komite SMKN Tutur akhirnya memberikan klarifikasi.

Dikutip dari JATIMSATUNEWS.COM, Hadi selaku Komite SMKN Tutur menegaskan bahwa komite tidak pernah menetapkan nominal sumbangan wajib kepada orang tua atau wali murid.


Menurut Hadi, angka kebutuhan yang disampaikan dalam pertemuan bersama wali murid merupakan gambaran kebutuhan pengembangan mutu pendidikan yang belum sepenuhnya dapat dibiayai melalui Dana BOS.

Ia menjelaskan, dukungan orang tua melalui komite merupakan sumbangan sukarela yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing keluarga.

"Komite tidak menetapkan nominal wajib. Dalam surat pernyataan yang diberikan kepada orang tua atau wali murid, disampaikan permohonan sumbangan untuk mendukung program pengembangan mutu sekolah. Besarannya disesuaikan dengan keikhlasan dan kemampuan masing-masing," jelas Hadi.


Hadi juga menjelaskan bahwa dalam surat pernyataan yang diberikan kepada orang tua, terdapat kolom kesanggupan sumbangan.

Dari surat pernyataan yang telah dikembalikan, nominal Rp500 ribu menjadi salah satu angka yang banyak dituliskan wali murid.

Pembayarannya pun, menurut Hadi, tidak harus dilakukan sekaligus. Waktu pemenuhan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga.

Komite juga menyatakan bahwa anak yatim piatu serta peserta didik dari keluarga yang benar-benar miskin dibebaskan dari sumbangan uang komite.

"Kami memahami kondisi ekonomi setiap keluarga tidak sama. Karena itu, anak yatim piatu serta orang tua atau wali murid yang benar-benar miskin dibebaskan dari sumbangan uang komite. Jangan sampai kondisi ekonomi keluarga menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan," tegasnya.

Komite menyebut mekanisme penggalangan dana mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Regulasi tersebut memang memberikan ruang bagi komite sekolah untuk melakukan penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan sumbangan dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, prinsip sukarela, tidak memaksa, dan tidak mengikat harus benar-benar diterapkan.

Di sinilah pentingnya keterbukaan antara sekolah, komite, dan wali murid.

Jika memang sumbangan bersifat sukarela, perlu dipastikan tidak ada konsekuensi bagi siswa yang orang tuanya tidak mampu atau memilih tidak memberikan sumbangan.

Jangan sampai istilah sumbangan sukarela hanya menjadi persoalan administratif, sementara dalam praktiknya orang tua merasa memiliki kewajiban membayar.

Besarnya alokasi Dana BOS SMKN Tutur sebesar Rp1,52 miliar juga menjadi alasan perlunya penjelasan terbuka mengenai kebutuhan pengembangan sekolah.

Dana BOS memang tidak otomatis menghapus seluruh kemungkinan adanya pembiayaan dari masyarakat. Namun, setiap kebutuhan tambahan harus memiliki dasar, mekanisme, dan pertanggungjawaban yang jelas.

KAPASPOS.COM mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan terkait untuk melakukan klarifikasi terhadap mekanisme pembiayaan di SMKN Tutur.

Sejumlah pertanyaan publik yang perlu dijawab antara lain:
1. Bagaimana mekanisme penetapan kebutuhan pengembangan mutu sekolah?

2. Apakah surat pernyataan kesanggupan sumbangan diberikan kepada seluruh wali murid?

3. Apakah wali murid benar-benar bebas menentukan nominal atau tidak memberikan sumbangan?

4. Bagaimana pencatatan dan pelaporan dana yang diterima komite?

5. Bagaimana pertanggungjawaban pembayaran uang gedung Rp1.550.000 yang dikeluhkan wali murid?

6. Mengapa terdapat keluhan wali murid mengenai tidak diterimanya kuitansi pembayaran?

7. Siapa pihak yang mengelola pembayaran pembelian seragam sekolah?

Pendidikan bukan tempat orang tua dibebani tanpa kejelasan. Transparansi harus menjadi kewajiban, bukan sekadar janji.

Jika sumbangan memang sukarela, buktikan dengan mekanisme yang terbuka. Jika ada pembayaran yang dipungut, jelaskan dasar dan pertanggungjawabannya.

KAPASPOS.COM membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala SMKN Tutur, Komite Sekolah, serta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama