PASURUAN -Suasana halaman Yayasan Al Hidayah di Dusun Jembrung I, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, tampak berbeda pada Minggu (01/03/2026). Ratusan warga dari berbagai unsur masyarakat berkumpul dalam forum “JAWARA (Jagongan Bersama Wakil Rakyat)” yang digelar oleh DPRD Kabupaten Pasuruan.
Kegiatan dialog terbuka ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Hadir dalam forum tersebut perwakilan PC Ansor, pengurus Madin dan TPQ, tokoh agama, Karang Taruna, serta sejumlah organisasi kemasyarakatan lainnya.
Dalam sambutannya, Samsul Hidayat memaparkan perkembangan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang tengah memasuki tahap akhir. Ia menjelaskan bahwa penyusunan regulasi tidak dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan panjang mulai dari perencanaan dalam Propemperda, penyusunan naskah akademik, pembahasan bersama eksekutif, hingga proses verifikasi di tingkat provinsi.
“Sebanyak 13 Raperda telah melalui tahapan evaluasi Biro Hukum Provinsi dan kini tinggal menunggu pengesahan,” terangnya di hadapan peserta forum.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sangat penting agar produk hukum daerah benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Sesi dialog berlangsung dinamis. Salah satu isu yang paling banyak disorot adalah persoalan banjir di wilayah Gempol. Ketua PAC GP Ansor Gempol, Subhan, menilai langkah penanganan yang dilakukan selama ini belum menyentuh akar persoalan.
Ia menyebut pengerukan dan normalisasi memang telah dilakukan, namun saat intensitas hujan meningkat, genangan tetap terjadi di sejumlah titik.
Menanggapi hal tersebut, Samsul Hidayat menjelaskan bahwa beberapa aliran sungai di Gempol, seperti anak Sungai Wrati dan Sungai Bekacak di Kejapanan, bukan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan berada di bawah otoritas provinsi. Hal inilah yang membuat penanganan harus melalui koordinasi lintas pemerintah.
Ia juga mendorong pembentukan Satgas khusus penanganan banjir di tingkat kecamatan melalui forum Musrenbang. Namun, hingga kini inisiatif tersebut belum terealisasi.
Keluhan lain datang dari warga terkait kondisi jalan kabupaten yang cepat mengalami kerusakan. Menurut Ketua DPRD, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk percepatan perbaikan. Akan tetapi, tingginya curah hujan serta kendaraan bertonase besar yang melintas menjadi tantangan tersendiri.
“Beberapa ruas sebenarnya sudah diperbaiki, namun karena beban kendaraan over dimensi dan cuaca ekstrem, kerusakan kembali terjadi,” jelasnya.
Pendidikan Nonformal Minta Perhatian Lebih Pengurus Madin dan TPQ juga menyampaikan harapan agar pemerintah daerah memberi perhatian lebih terhadap pendidikan nonformal, terutama bantuan rehabilitasi gedung dan dukungan operasional.
Samsul mengakui bahwa pada tahun anggaran berjalan, pemerintah daerah masih memprioritaskan perbaikan sekolah negeri tingkat SD dan SMP yang jumlahnya cukup banyak dan dalam kondisi rusak. Meski demikian, ia memastikan insentif bagi guru Madin dan TPQ tetap diberikan sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan keagamaan dan pembinaan karakter generasi muda.
Forum JAWARA ditutup dengan penegasan bahwa kegiatan semacam ini akan terus digelar secara berkala di berbagai wilayah Kabupaten Pasuruan. DPRD, kata Samsul, ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir tidak terlepas dari aspirasi masyarakat.(Redaksi)